Tolak SE Siswa SD Wajib Vaksin, Ratusan Ortu Unjuk Rasa di Depan Kantor Ombudsman dan DPRD Padang

PADANG– Ratusan orang tua dan walimurid dari berbagai sekolah dasar (SD) di Kota Padang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Senin (14/2/2022).

Pantauan Padangkita.com di lapangan, mereka mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumbar sekitar pukul 09.30 WIB.

Baca juga: Pertama Kali Dilakukan, FPK UNP Gelar Pengambilan Sumpah Perawat

Mereka membawa berbagai pamflet yang bertuliskan beragam aspirasi mereka. Tulisan tersebut seperti “Jangan Penjarakan Anak Kami karena Vaksin”, dan “Anak Kami Tidak Butuh Divaksin, Anak Kami Butuh Dididik”, “Kembalikan Anak Kami untuk Belajar Seperti Semula”, “Kembalikan Hak Anak untuk Bersekolah”, dan sebagainya.

Setelah sekitar setengah jam berlalu, massa mendatangi Kantor DPRD Padang yang berada dekat dari Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumbar.

Baca juga: Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia Versi 4ICU Unand Peringkat 22 dan UNP Peringkat 37

Di DPRD Padang, massa pun diterima oleh pimpinan anggota dewan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Padang. Saat ini penyampaian aspirasi masih berlangsung.

Dalam aksi tersebut, massa menolak penerapan Surat Edaran (SE) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Padang Nomor 421.1/456/Dikbud/Dikdas.03/2022 tentang pelaksanaan vaksinasi anak 6-11 tahun di sekolah tersebut.

Baca juga: Beri Kuliah Umum di Unand, Jenderal Dudung Berkisah Hidupnya yang Sulit di Masa Remaja

Sebagai informasi, di dalam SE itu diatur pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah hanya diberikan kepada anak yang telah divaksin. Sementara bagi siswa yang belum divaksin diminta agar melaksanakan pembelajaran secara mandiri di rumah dengan dibimbing oleh orang tua.

Salah seorang perwakilan orang tua dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 10 Sungai Sapih, Irwanto mengatakan pihaknya menolak SE tersebut.

Baca juga: STTAL Ciptakan Prototipe Drone Dua Media

Menurut mereka, vaksinasi anak bukan persyaratan bagi anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

“Karena sesuai UU, anak kami berhak mendapatkan pendidikan tanpa ada kewajiban vaksinasi. Yang kami minta itu kami bukan menolak vaksinasi. Yang kami tolak itu anak kami tidak dipaksa untuk vaksinasi lewat SE itu, ” ujarnya dalam di Ruang Sidang Paripurna DPRD Padang. (*) 

Baca juga: BPJPH Gandeng UNP dalam Penjaminan Produk Halal di Sumbar