Dua ASN Pemko Padang Kembali Aktif Berdinas Usai Jalani Hukuman Penjara, 1 Orang Lainnya Ajukan Banding di MA

PADANG, – Dua orang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali aktif berdinas usai menjalani masa hukuman penjara.

Sementara satu orang lainnya sedang mengajukan banding di Mahkamah Agung (MA) atas kasus hukum yang menjeratnya, dan saat ini masih diberhentikan sementara sebagai ASN Pemko Padang.

Baca juga: Pemprov Sumbar Siapkan 95 Miliar untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Padang, dua orang ASN yang kembali aktif berdinas tersebut masing-masing bertugas di SKPD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rasidin, dan Kecamatan Kuranji.

ASN yang bertugas di RSUD dr Rasidin diberhentikan sementara pada 31 Oktober 2021 atas kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan dipidana enam bulan kurungan.

Baca juga: Babinsa Sawahan Koramil 02/Padang Timur Hadiri Undangan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan Sawahan

Sementara, ASN yang bekerja di SKPD Kecamatan Kuranji diberhentikan sementara pada 25 Februari 2022 karena terjerat kasus penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi, dan dihukum tiga bulan penjara.

“Keduanya telah selesai menjalani masa hukumannya dan sudah kembali aktif sebagai ASN sejak Mei kemarin, ” ujar Arfian dihubungi via telepon, Selasa (7/6/20222).

Baca juga: Kabar Buruk Bagi Warga Sumbar, Vaksin Booster Belum Bisa Dilakukan karena Persoalan Ini

Sementara itu, satu orang ASN yang mengajukan peninjauan kembali (PK) di MA, bertugas di SKPD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nanggalo. Yang bersangkutan diberhentikan sementara pada 30 Desember 2019 karena terjerat tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan.

“Yang bersangkutan saat ini sedang mengajukan PK di MA, ” sampainya.

Baca juga: Progres Fly Over Sitinjau Laut, Gubernur Sumbar Optimis Pengerjaan Dimulai 2023

Arfian menerangkan, seorang ASN diberhentikan secara tidak hormat jika keputusan pelanggaran hukumnya sudah inkrah di pengadilan dengan hukuman lebih dari dua tahun penjara.

Pemberhentian sementara terhadap ASN dilakukan menjelang yang bersangkutan melakukan persidangan hingga memiliki amar putusan yang inkrah di pengadilan.

Baca juga: Cegah Pungli dan Pemalakan; Pemko Bakal Dirikan Posko Pengamanan di Pantai Padang

“Jika pengadilan memutuskan hukumannya kurang dari dua tahun, dan kasusnya merupakan tindak pidana umum, maka bisa kembali berdinas usai menjalani masa hukuman, ” sampainya.

Selain itu, selama diberhentikan sementara, ASN tersebut juga masih menerima gaji sebesar 50 persen dari besar gaji normal. (***)